Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id – Direktur Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN), Magi Prayitno menilai bahwa sistem aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) online yang dirumuskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merupakan hal yang sangat positif, Senin (9/11).   “Kalau di KPU sudah melakukan seperti itu, ya itu sangat bagus sekali. Saya pikir di instansi lain belum banyak yang seperti ini,” ujar Magi saat menjelaskan Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di kantor KPU RI, Jakarta.   Ia menilai rumusan tersebut merupakan hal bagus untuk memonitor progres pekerjaan yang dilakukan oleh setiap pegawai. “Jadi saya setuju tadi ada aplikasi SKP online, sehingga pekerjaan pegawai dapat dimonitor secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan,” lanjut Magi.   Sebelumnya pada kesempatan yang sama Kepala Biro (Karo) Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU RI, Lucky Firnandy Majanto mengungkapkan bahwa KPU telah meluncurkan aplikasi SKP online yang bertujuan untuk mengukur outputdari sasaran kinerja pegawai.   “Ini penting bagi kami, (KPU) karena kita semua ingin melihat sejauh mana output yang dihasilkan oleh tiap pegawai. Sehingga kita bisa mencermati apa yang dilakukan oleh setiap pegawai, baik harian, mingguan, bulanan maupun dalam kurun waktu satu tahun,” tutur Lucky.   Mengenai penilaian prestasi kerja akhir tahun berdasarkan PP Nomor 46/2011, Magi menjelaskan bahwa hal tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.   “Penilaian prestasi kerja akhir tahun dibuat berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Beda dengan DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang kental unsur subjektivitas,” kata dia.   Senada dengan uraian Magi, Karo SDM Setjen KPU RI, Lucky Firnandy Majanto menjelaskan bahwa penilaian DP3 yang sebelumnya pernah diterapkan pemerintah untuk mengukur kinerja ASN sangat subjektif.   “Saat penilaian DP3 yang kita terima bulan-bulan Desember, kalau pada saat itu kinerja kita sedang tidak bagus, komunikasi dengan atasan juga tidak bagus maka dengan patokan itu saja DP3 kita bisa turun. Kinerja kita sejak Januari sampai September tidak dilihat, jadi subjektivitas penilaian itu sangat ketara,” papar Lucky.   Lucky berharap dengan adanya sosialisasi PP Nomor 46/2011 tersebut, pegawai KPU dapat memahami penyusunan SKP dan dapat menerapkannya dengan cermat, sehingga bisa menghasilkan output yang baik sesuai sasaran kinerja yang sebelumnya telah disusun.   “Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini kita lebih paham bagaimana menyusun, kemudian menerapkan, sampai dengan kita bisa menghasilkan output yang sesuai rancangan kinerja kita,” kata Lucky. (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas) Sumber : https://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/4476/Direktur-Kinerja-ASN-Nilai-SKP-Online-KPU-Sangat-Bagus/berita-terkini

Surabaya, kpu.go.id – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengingatkan kepada KPU di daerah untuk memanfaatkan media komunikasi secara menyeluruh sehingga informasi tentang pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015 dapat tersosialisasikan dengan baik, Kamis (17/9).   “Jangan sampai ada komplain di KPU, ada daerah tertentu yang tidak mengumumkan DPS nya. Jadi yang terpenting harus disosialisasikan, baik melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM), pertemuan dengan tokoh masyarakat, social media atau alat peraga lain yang kita punya, termasuk juga DPS online yang telah kita ikhtiarkan,” ujar Ferry dalam Raker Penggunaan Basis Data Pemutakhiran Data Pemilih (Mutarlih) Pilkada Serentak 2015, di Kota Pahlawan, Surabaya.   Ia juga menghimbau peserta raker untuk terus melakukan kontrol atas proses coklit (pencocokan dan penelitian) dan pemutakhiran data pemilih yang saat ini tengah berlangsung.   “Pastikan kita kontrol terus menerus proses ini, semacam quality control dalam aktivitas coklit dan mutarlih. Apakah seluruh PPS (Panitia Pemungutan Suara) sudah mengumumkan DPS di tempat strategis, dan juga apakah sudah menyampaikan DPS ini kepada pasangan calon atau tim kampanye serta kepada panwas,” pesan Ferry.   Hal itu perlu dilakukan oleh penyelenggara pemilu sehingga kualitas DPS dan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dalam Pilkada serentak 2015 menjadi berkualitas, dan tersampaikan kepada publik dengan baik.   Kepada para operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) peserta raker, Ferry meminta seluruh operator untuk membekali diri dengan pengetahuan terkait peraturan dan tahapan pilkada, sehingga selain memiliki kemampuan olah data, operator sidalih juga bisa memprediksi persoalan yang sewaktu-waktu bisa muncul dalam tiap tahapan pilkada.   “Operator jangan hanya menggunakan “kacamata kuda” yang hanya fokus mengerjakan data dan snapshot saja, tapi harus secara komprehensif memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai soal pemilu. Pengetahuan tentang tahapan misalnya, itu perlu dipahami juga dengan baik. Supaya semua bisa memprediksi kalau ada problem yang muncul di lapangan,” lanjutnya.   Dalam sesi diskusi kelompok sore nanti, Ferry berharap masing-masing daerah peserta raker dapat mengutarakan kesulitan dan kendala yang dihadapi, sehingga KPU dapat melakukan tindak lanjut serta penyempurnaan regulasi terkait proses coklit dan mutarlih.   “Dari tahapan yang sudah kita lewati ini, nanti kita minta informasi kepada bapak/ibu sekalian apa saja yang kurang dari aktivitas secara teknis, dan juga dari teman-teman komisioner, secara policy apa yang harus kita keluarkan, ini untuk meningkatkan kualitas DPS dan juga DPT nantinya,” ujarnya. (rap/red. FOTO KPU/ris/Hupmas) Sumber : https://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/4281/Ferry-Jangan-Sampai-Ada-Komplain-KPU-Tidak-Mengumumkan-DPS

Jakarta, kpu.go.id – Hari ini, Senin (24/8) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menetapkan pasangan calon (paslon) yang telah lolos penelitian persyaratan menjadi paslon peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015.    Proses penetapan paslon tersebut berlangsung di 261 daerah dengan rincian 9 provinsi, 219 kabupaten, dan 33 kota. KPU telah menerima informasi dari 257 daerah yang telah menyelesaikan proses penetapan tersebut. Paslon yang telah memenuhi persyaratan di tingkat provinsi sebanyak 20 paslon yang terdiri dari 19 paslon dukungan parpol dan 1 paslon dari perseorangan. Kemudian untuk tingkat kabupaten sebanyak 644 paslon yang terdiri dari 554 paslon dukungan parpol dan 100 paslon dari perseorangan. Selanjutnya untuk tingkat kota sebanyak 101 paslon yang terdiri dari 81 paslon dukungan parpol dan 20 paslon perseorangan. Total 765 paslon telah memenuhi syarat yang terdiri dari 664 paslon dari dukungan paslon dan 121 paslon dari perseorangan. Kemudian untuk paslon yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1 paslon di tingkat provinsi yang berasal dari dukungan parpol. Kemudian paslon di tingkat kabupaten sebanyak 46 paslon yang terdiri dari 19 paslon dukungan parpol dan 27 paslon dari perseorangan. Selanjutnya paslon di tingkat kota sebanyak 12 paslon yang terdiri dari 2 paslon dukungan parpol dan 10 paslon perseorangan. Total 59 paslon tidak memenuhi syarat yang terdiri dari 22 paslon dari dukungan parpol dan 37 paslon dari perseorangan.   Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dalam konferensi pers mengenai penetapan pasangan calon peserta pilkada 2015. Penetapan paslon peserta pilkada ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.    “Persebaran jumlah paslon yang ditetapkan dari 257 daerah yaitu daerah yang terdapat 1 paslon ada di 3 daerah atau 1,17%, daerah yang terdapat 2 paslon ada di 91 daerah atau 35,41%, daerah yang terdapat 3-4 paslon ada di 143 daerah atau 55,64%, daerah yang terdapat 5-6 paslon ada di 19 daerah atau 7,39%, dan daerah yang mempunyai lebih dari 6 paslon ada di 1 daerah atau 0,39%,” papar Husni yang didampingi jajaran Komisiner KPU RI lainnya dalam konferensi pers di Media Centre KPU RI.   Husni juga menjelaskan, bahwa proses penetapan ini mempunyai beberapa catatan, yaitu sebanyak 3 daerah ditunda pelaksanaan pilkada ke 2017, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kemudian sebanyak 3 daerah akan menetapkan paslon pada tanggal 30 Agustus 2015, yaitu Kota Surabaya, Kota Samarinda, dan Kabupaten Pacitan. Selanjutnya sebanyak 2 daerah akan dibuka kembali pendaftaran, yaitu Kota Mataram dan Kabupaten Fakfak. Sementara itu, sebanyak 4 daerah sampai pukul 20.00 WIB masih melakukan proses rapat pleno penetapan, yaitu Kabupaten Karo, Kabupaten Nabire, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Selayar.   Bagi daerah yang paslon kurang dari 2 paslon, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Kota Denpasar, dan Kabupaten Minahasa Selatan akan dibuka pendaftaran kembali pada tanggal 28 – 30 Agustus 2015. Bagi daerah yang telah menetapkan 2 paslon atau lebih akan segera dilakukan pengundian nomor urut, dan selanjutnya menggelar kampanye yang bisa dimulai 3 hari setelah paslon ditetapkan, atau 27 Agustus 2015 sampai sebelum masa tenang 5 Desember 2015.   “Proses penetapan paslon ini dilakukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno tertutup, tetapi diumumkan secara terbuka, selanjutnya pengundian nomor urut juga terbuka. Kemudian bagi paslon yang tidak memenuhi syarat, baik dari dukungan parpol maupun perseorangan, mereka punya hak untuk membanding melalui sengketa penetapan paslon, dan KPU sebagai pihak yang menetapkan, siap menghadapi gugatan yang mungkin akan diajukan bagi yang keberatan atas proses penetapan ini“ tegas Husni.    Sementara itu, Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay juga menambahkan bahwa mengenai paslon yang tidak memenuhi syarat, KPU masih menunggu informasi permasalahannya. Hal tersebut bisa saja mengenai kelengkapan dokumen persyaratan calon, seperti keabsahan ijazah, pemeriksaan kesehatan, dan persyaratan lainnya, karena pemeriksaan persyaratan tersebut juga melibatkan pihak lain diluar KPU. Selanjutnya, bagi daerah yang membuka pendaftaran kembali pada tanggal 28 – 30 Agustus 2015, Hadar berharap pemeriksaan dokumen persyaratan bisa lebih cepat dan penjadwalannya diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakannya. (arf/red. FOTO KPU/ris/Hupmas) Sumber :https://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/4186/KPU-Provinsi-dan-KPU-KabupatenKota-Tetapkan-Peserta-Pilkada-2015

Senin, 17 Agustus 2015 Tepat pukul 09.00 Wib KPU Kabupaten Tegal melaksanakan Upacara Peringatan HUT RI ke 70 Tahun 2015 di Halaman Kantor KPU Kabupaten Tegal, Jl. Ade Irma Suryani No. 2 Slawi. Upacara berlangsung dengan khidmat yang diikuti oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Tegal beserta jajaran pejabat struktural serta staff di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tegal. Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Bp. Drs. Sukartono (Ketua KPU Kabupaten Tegal), selanjutnya rangkaian upacara juga diisi dengan pemberian penghargaan bagi tiga(3)  Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berprestasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tegal, sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil kerja dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu , yaitu atas nama Achmad Mauludini, S.IP, Anton Praptono, SH  dan Alim Priyana. Diharapkan penghargaan tersebut akan memotivasi PNS lainnya untuk lebih meningkatkan kualitas kerja sesuai dengan tema yang dicanangkan  oleh pemerintah pada Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 tahun yaitu  “Gerakan Nasional Ayo Kerja pada 70 Tahun Indonesia Merdeka”.(TA)

Jakarta, kpu.go.id – “705 Pasangan Calon Siap Ikuti Pilkada Serentak.” Ungkap Ketua KPU Husni Kamil Manik saat konferensi pers di ruang media center, Rabu (29/7) dini hari. Namun demikian jumlah tersebut dapat mengalami perubahan dikarenakan KPU masih melakukan proses pendataan di tiap daerah yang akan melaksanakan Pilkada 9 Desember mendatang.   Masa pendaftaran calon peserta Pilkada dimulai sejak Minggu (26/7) lalu berakhir hari ini, namun untuk daerah yang hanya terdapat satu pasangan calon maka masa pendaftaran itu dapat di perpanjang.   “Apabila di suatu daerah hanya ada satu (1) pasangan calon atau lebih yang kemudian hanya menyisakan satu pasangan calon atau tidak ada sama sekali yang memenuhi syarat, maka akan ditunda proses tahapannya selama sepuluh hari kemudian dibuka kembali pendaftarannya selama tiga hari,” terang Husni.   Terkait pendaftaran calon yang diajukan oleh partai yang memiliki dua kepengurusan, KPU hanya akan menerima pendaftaran pasangan calon yang memperoleh dukungan atau diajukan oleh kedua kepengurusan partai tersebut.   “ Apabila calon yang diajukan kedua kepengurusan sama maka KPU akan menerima nya, tetapi apabila berbeda atau satu saja kepengurusan yang mendukung maka calon tersebut akan ditolak,” tutup Husni. (dam.KPU Foto) Sumber : https://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/4089/705-Pasangan-Calon-Siap-Ikuti-Pilkada-Serentak/berita-terkini

Jakarta, kpu.go.id – Pendaftaran pasangan calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada 9 provinsi, 34 kota dan 224 kabupaten telah dilaksanakan serentak oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mulai tanggal 26 hingga 28 Juli 2015. Para calon pemimpin daerah ini meliputi pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan. Komposisi jumlah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah mendaftar di KPU provinsi sebanyak 20 pasangan calon yang tersebar di 9 provinsi. Dari 20 pasangan calon ini, 2 diantaranya pasangan calon perseorangan dan 18 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik.  Sementara itu jumlah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah mendaftar di KPU kabupaten sebanyak 676 pasangan calon yang tersebar di 223 kabupaten. Sebanyak 126 pasangan diantaranya adalah pasangan calon perseorangan dan sebanyak 550 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik. Selanjutnya untuk pasangan calon walikota dan wakil walikota yang telah mendaftar di KPU kota sebanyak 114 pasangan calon yang tersebar di 36 kota. Sebanyak 28 pasangan diantaranya adalah pasangan calon perseorangan dan sebanyak 86 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Komisioner KPU RI Arief Budiman, Rabu (29/7) di Media Centre KPU RI. Arief Budiman dalam kesempatan tersebut menyampaikan hasil rekapitulasi pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah per-tanggal 29 Juli 2015 pukul 19.30 WIB. “Jadi total pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 810 pasangan yang tersebar di 268 provinsi dan kabupaten/kota, 156 pasangan calon diantaranya melalui jalur perseorangan dan 654 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik, diantara itu semua terdapat 122 pasangan calon petahana” ujar Arief Budiman. Arief menambahkan, terdapat satu daerah yaitu Kabupaten Bolaang Mongongdow Timur yang tidak ada satupun pasangan calon mendaftar. Kemudian terdapat 14 daerah yang hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar dan ada 15 daerah yang memerlukan perpanjangan masa pendaftaran. Untuk jumlah calon kepala daerah laki-laki sebanyak 752 orang, jumlah calon kepala daerah perempuan sebanyak 58 orang, jumlah calon wakil kepala daerah laki-laki sebanyak 746 orang, dan jumlah calon wakil kepala daerah perempuan sebanyak 64 orang.  Sementara itu Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay mengharapkan semua pihak terutama partai politik untuk tidak membiarkan kepemimpinan di daerah menjadi kosong. Apabila tidak ada juga yang mendaftar, maka daerah tersebut harus menunggu sampai pilkada tahun 2017. “Seperti contoh kasus di Kabupaten Bolaang Mongongdow Timur, sebenarnya salah satu pasangan calon sudah siap untuk mendaftar di KPU, tetapi karena pasangan calon yang lain tidak jadi mendaftar hingga ditunggu sampai batas waktu akhir pendaftaran, akhirnya pasangan calon tersebut juga tidak jadi mendaftar,” papar Hadar di depan para pewarta media di Media Centre KPU RI. Hadar juga mengharapkan tidak adanya pemaksaan-pemaksaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pendaftaran kepala daerah dan wakil kepala daerah. KPU menjalankan tugas sesuai amanah UU, jadi seharusnya apapun itu harus dilakukan dalam upaya penegakan UU. Posisi KPU hanya mengatur dalam hal tata cara pelaksanaannya. Hadar juga berharap aparat berwajib juga diharapkan dapat menjaga keamanan dan ketertiban dengan baik dalam proses tahapan pilkada ini. (Arf.FOTO KPU) Sumber:https://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/4101/810-Pasangan-Calon-telah-Terdaftar-dalam-Pilkada-Serentak-2015