Artikel / Opini

Oleh Robi Atmanggara, S.Kom

(Staf Sosdiklih, Parmas dan SDM)

Di dalam perjalanan sejarah peradaban manusia, tidak ada masyarakat yang mampu bertahan tanpa kepemimpinan. Dari kerajaan-kerajaan kuno, negara modern, hingga organisasi kecil sekalipun, kualitas seorang pemimpin selalu menjadi salah satu faktor yang menentukan arah perjalanan sebuah komunitas. Karena itu, memilih pemimpin bukan sekadar memilih seseorang untuk menduduki sebuah jabatan. Sesungguhnya, kita sedang memilih masa depan, memilih nilai yang akan dijunjung tinggi, serta menentukan warisan yang akan diterima oleh generasi berikutnya.

Filsuf Yunani, Plato, dalam karya monumentalnya Republik, pernah menggambarkan bahwa negara akan mencapai kemakmuran apabila dipimpin oleh orang-orang yang mencintai kebijaksanaan, bukan mereka yang sekadar mencintai kekuasaan. Pemikiran ini tetap relevan hingga hari ini. Sebab kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan keputusan-keputusan yang menguntungkan segelintir orang, sedangkan kebijaksanaan selalu berpihak pada kepentingan bersama.

Menurut Abu Nashr Muhammad Al Farabi dalam utopia politiknya dengan judul pemikiranya Al-madinah-Al Fadilah,  Pemimpin ideal ialah seorang yang telah berhasil mendaki puncak evolusi pemikiran, hingga otaknya, akal mustafadznya berhasil menyatu secara absolut dengan tumpahan cahaya kosmik dari akal aktif.

Sang Pemimpin utama berada di puncak hirarki kepemimpinan negara, menyerap cahaya kebenaran dari langit lalu memancarkannya ke bawah kepada para menterinya, cendekiawan, jenderal militer hingga terus mengalir menyinari rakyat paling bawah. Dengan peran yang begitu penting tersebut Al Farabi akhirnya menarik sebuah kesimpulan bahwa Kehancuran sebuah negara secara mutlak selalu dimulai dari satu titik fatal, kebodohan pemimpinya.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat seringkali dihadapkan pada pilihan yang tampak sederhana, tetapi sesungguhnya sangat menentukan. Apakah kita memilih seseorang karena popularitasnya? Karena retorikanya? Karena kedekatan emosional? Atau karena rekam jejak, integritas, dan kapasitasnya? Pertanyaan-pertanyaan ini layak direnungkan karena sejarah telah berkali-kali membuktikan bahwa pemimpin yang baik tidak selalu lahir dari mereka yang paling lantang berbicara, melainkan dari mereka yang mampu mendengar, memahami, dan bertindak secara adil.

mengatakan bahwa tujuan politik yang sejati adalah mewujudkan "kehidupan yang baik" bagi seluruh warga. Pernyataan tersebut mengandung makna yang sangat dalam. Kepemimpinan bukanlah tentang membangun citra pribadi, melainkan membangun kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat. Pemimpin yang baik akan mengukur keberhasilannya bukan dari seberapa lama ia berkuasa, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan oleh rakyat setelah masa kepemimpinannya berakhir.

Di sisi lain, sering kali dipahami secara keliru sebagai tokoh yang membenarkan segala cara demi kekuasaan. Padahal, salah satu pelajaran penting dari pemikirannya adalah bahwa stabilitas negara membutuhkan pemimpin yang mampu membaca realitas dengan jernih. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan, keberanian mengambil keputusan, sekaligus kemampuan mengelola berbagai tantangan yang muncul. Namun, kecerdasan tanpa moral justru dapat menjadi ancaman yang lebih besar dibandingkan ketidaktahuan.

Sejarah dunia memberikan banyak pelajaran mengenai pentingnya kepemimpinan yang berintegritas. Nelson Mandela pernah berkata, "A good head and a good heart are always a formidable combination". Kepala yang cerdas dan hati yang baik adalah perpaduan yang luar biasa. Kalimat sederhana ini mengingatkan kita bahwa kecerdasan intelektual harus berjalan berdampingan dengan kecerdasan moral. Seorang pemimpin yang pintar tetapi kehilangan empati akan sulit memahami penderitaan rakyatnya. Sebaliknya, niat baik tanpa kemampuan juga tidak cukup untuk membawa perubahan yang nyata.

Hal yang sama ditegaskan oleh John C. Maxwell Dalam Bukunya “The 21 Irreputable Laws Of Leadership” yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Jabatan memang dapat memberikan kewenangan, tetapi hanya karakter yang mampu melahirkan pengaruh yang bertahan lama. Oleh sebab itu, masyarakat perlu melihat bagaimana seseorang memperlakukan orang lain ketika ia tidak sedang menjadi pusat perhatian. Sebab karakter sejati seringkali terlihat ketika tidak ada sorotan kamera dan tidak ada tepuk tangan.

Dalam konteks demokrasi, memilih pemimpin merupakan bentuk tanggung jawab moral dan tanggung jawab kolektif, Setiap suara memiliki konsekuensi dan Setiap pilihan membawa dampak. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, janji-janji yang terlalu indah untuk diwujudkan, ataupun narasi yang sengaja dibangun untuk membangkitkan emosi sesaat. Demokrasi yang sehat membutuhkan warga negara yang kritis, rasional, dan berani mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Penulis sekaligus pakar manajemen, Peter F Drucker, pernah mengingatkan bahwa "Management is doing things right; leadership is doing the right things" Mengelola berarti melakukan sesuatu dengan benar, sedangkan memimpin berarti melakukan hal yang benar. Kalimat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang arah. Seorang pemimpin dapat saja berhasil menjalankan berbagai program, tetapi apabila arah kebijakannya keliru, maka keberhasilan itu hanya bersifat semu.

Lebih jauh lagi kebajikan seorang pemimpin akan menular kepada rakyatnya. Ketika pemimpin menunjukkan kejujuran, masyarakat terdorong untuk berlaku jujur. Ketika pemimpin menghormati hukum, masyarakat akan semakin percaya kepada keadilan. Sebaliknya, apabila pemimpin mempertontonkan penyalahgunaan kekuasaan, masyarakat pun perlahan kehilangan kepercayaan terhadap sistem yang ada. Dengan kata lain, karakter pemimpin bukan hanya membentuk organisasi atau negara, tetapi juga membentuk budaya masyarakat.

Karena itu, memilih pemimpin bukanlah keputusan yang boleh diambil secara tergesa-gesa. Kita perlu melihat rekam jejaknya, konsistensi antara ucapan dan tindakan, keberaniannya dalam mengambil tanggung jawab, kemampuannya menyelesaikan masalah, serta integritas yang telah ia tunjukkan dalam perjalanan hidupnya. Popularitas dapat dibangun dalam hitungan bulan, tetapi integritas ditempa selama bertahun-tahun melalui pilihan-pilihan yang sering kali tidak mudah.

Pada akhirnya, masyarakat yang bijaksana tidak akan bertanya, "Siapa yang paling menghibur?" atau "Siapa yang paling pandai berbicara?" Pertanyaan yang lebih penting adalah, "Siapa yang mampu menjaga amanah, mempersatukan perbedaan, dan membawa kemajuan bagi semua?" Sebab pemimpin sejati tidak hanya memikirkan kemenangan hari ini, melainkan juga kesejahteraan generasi yang akan datang.

Maka, ketika tiba saatnya menentukan pilihan, gunakanlah akal sehat, hati nurani, dan pertimbangan yang matang. Jangan biarkan keputusan besar ditentukan oleh emosi sesaat atau kepentingan jangka pendek. Ingatlah bahwa setiap pemimpin akan meninggalkan jejak sejarah, dan setiap masyarakat akan hidup bersama konsekuensi dari pilihan yang mereka buat.

Memilih pemimpin pada hakikatnya adalah memilih nilai, memilih karakter, memilih arah dan lebih dari itu, memilih masa depan yang ingin kita wariskan kepada anak cucu. Sebab bangsa yang besar tidak hanya lahir dari kekayaan alam atau kemajuan teknologi, tetapi dari kebijaksanaan masyarakatnya dalam mempercayakan amanah kepemimpinan kepada orang yang tepat, dan  melahirkan seorang pemimpin yang tepat/ideal bukan hanya tanggungjawab KPU sebagai Lembaga penyelenggaraan atau Partai Politik dalam hal kaderisasi melainkan seluruh elemen rakyat didalamnya.